TUGAS POKOK DAN FUNGSI RT DAN RW

TUGAS POKOK DAN FUNGSI RT DAN RW

(Kutipan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 168 Tahun 2014 Tentang Pedoman RT / RW)

Bagian Kedua

Forum Musyawarah RW

Pasai 37

(1) Forum Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RW bersifat tidak tetap.

(2) Forum Musyawarah RW diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Penyelenggaraan Forum Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi untuk :

a. memilih Ketua RW;

b. memberhentikan Pengurus RW;

c. menyusun program kerja dan/atau kegialan RW;

d. membicarakan masalah keuangan/iuran, keamanan, ketertiban, kebersihan, lingkungan dan kegiatan masyarakat dan/atau Anggota RW; dan

e. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus RW.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 40

(1) Hubungan kerja antara Pengurus RT dan/atau Pengurus RW dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

(2) Hubungan kerja antara Pengurus RT dan/atau Pengurus RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan koordinatif.

(3) Hubungan kerja antara Pengurus RT dan/atau Pengurus RW dalam 1 (satu) Kelurahan bersifat  kerja sama saling membantu.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Kewajiban Kelembagaan RT dan/atau

Kelembagaan RW dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pasal 16

Kelembagaan RT dan/atau Kelembagaan RW mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang terdiri atas:

a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan prinsip gotong-royong dan kekeluargaan;

b. wadah untuk menampung aspirasi dan sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan  Kelurahan atau Pemerintah Daerah;

c. wadah untuk menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan   kesejahteraan warganya;

d. mengoptimalkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

e. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan;

f.  membina kerukunan hidup bertetangga dan bermasyarakat; dan

g. membantu kelancaran tugas Lurah dalam penyelenggaraaan urusan pemerintahan dengan   memperkuat dan memberdayakan potensi social masyarakat.

Pasal 17

Kelembagaan RT dan/atau Kelembagaan RW mempunyai fungsi :

a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;

b. pemeliharaan keamanan. ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan  swadaya murni masyarakat;

d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;

e. mediasi komunikasi, informasi. sosialisasi antara Kelurahan dengan masyarakat; dan

f. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan warga yang dilandasi .semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 18

Kelembagaan RT dan/atau Kelembagaan RW mempunyai kewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan   Republik Indonesia;

b. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;

d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menjaga etika dan norma daiam kehidupan bermasyarakat;

f. mencatat. menjaga dan memelihara barang inventaris bergerak maupun tidak bergerak; dan

g. melaporkan perkembangan kejadian di wilayah minimal 3 (tiga) kali sehari melalui program qlue.com atau program lain yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Susunan Kepengurusan

Pasal19

(1 ) Pengurus RT terdiri dari :

      a. Ketua;

      b. Sekretaris;

      c. Bendahara; dan

      d. Seksi.

(2) Pengurus RW terdiri dari :

      a. Ketua;

      b. Sekretaris;

      c. Bendahara; dan

      d. Bidang.

(3) Seksi pada Pengurus RT dan Bidang pada Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Hak RT/RW

sebagai Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 20

(1) Ketua RT dan/atau Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang RT dan/atau RW;
b. mengendalikan pengelolaan keuangan dan kekayaan RT dan/atau RW;

c. mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga;

d. menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya;

e. membantu dan memperlancar Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan; dan

f. membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga atau anggota dalam RT.

(2) Sekretaris RT dan/atau Sekretaris RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan;

b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh Ketua;

c. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan yang bersifat sementara; dan

d. merumuskan program kerja dan rencana keuangan.

(3) Bendahara RT dan/atau Bendahara RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan serta kekayaan RT dan/atau RW;

b. melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan, serta penyimpanan     saldo keuangan;

c. menyusun laporan keuangan secara rutin dan berkala;

d. disiplin, profesional, transparan, akuntabel, efektif serta mampu memilih skala prioritas; dan

e. merencanakan alokasi keuangan sesuai pas yang sudah dianggarkan.

(4) Seksi RT dan/atau Bidang RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas yang ditentukan oleh Ketua sesuai dengan kebutuhan RT dan/atau RW yang bersangkutan.

Pasal 21

Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempunyai fungsi :

a. menjadi penggerak pelaksanaan tugas RT dan/atau RW;

b. menjadi mediator dan fasilitator bagi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan/perselisihan secara kekeluargaan;

c. menjadi mediator dan fasilitator bagi penyaluran aspirasi rnasyarakat pada tingkat Kelurahan;

d. menjadi sumber data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan Kelurahan; dan

e. memberdayakan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya agar lebih mandiri, memiliki inisiatif dan menjadi masyarakat partisipatif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 22

(1) Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempunyai kewajiban :

a. melaksanakan tugas sesuai kedudukannya dalam kepengurusan;

b. memberikan pelayanan pemerintahan kepada anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi.

(2) Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempunyai hak :

a. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerinlah 

Provinsi dan Pemerinlah Pusat;

b. menyampaikan pendapat dalam Forum R; dan/atau RW dan pertem'uan lainnya; dan

c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai  pengurus.